KEDIRI jurnalpolisi.org – Rencana pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di salah satu kawasan hutan Kabupaten Kediri hingga kini belum dapat direalisasikan. Perum Perhutani melalui KPH Kediri menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan wajib menunggu persetujuan pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan permohonan resmi penggunaan lahan dan proses tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis gabungan. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai bagian dari tahapan administrasi sebelum permohonan diteruskan ke tingkat pusat.
Dalam surat balasan resmi tertanggal 17 Februari 2026, ditegaskan bahwa tidak diperkenankan melakukan kegiatan apa pun di kawasan yang dimohon sebelum terbit persetujuan pelepasan kawasan hutan dari kementerian. Jika kegiatan tetap dilaksanakan tanpa izin, maka risiko hukum menjadi tanggung jawab pihak pelaksana.
Secara hukum, kawasan hutan produksi tetap merupakan bagian dari kawasan hutan negara yang pengelolaannya berada dalam mandat Perhutani. Pemanfaatan di luar fungsi kehutanan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau pelepasan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di satu sisi, KDKMP diproyeksikan sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Di sisi lain, tata kelola kawasan hutan memiliki prosedur ketat yang bersifat administratif dan legal. Situasi ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan percepatan proses perizinan tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi.
Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keputusan final dari kementerian terkait permohonan tersebut. Awak media masih berupaya mendapatkan konfirmasi lanjutan guna memastikan perkembangan terbaru.
Social Header