Kabupaten Kediri, jurnalpolisi.org – Munculnya dugaan penyalahgunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengelolaan sepak bola Kabupaten Kediri menimbulkan kontroversi. Dana tersebut diduga diserahkan langsung kepada KONI Kabupaten Kediri tanpa melalui prosedur yang benar, yaitu PSSI. Hal ini memunculkan keraguan terhadap transparansi dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan olahraga.
Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kediri Raya mengungkapkan kekhawatirannya mengenai hal ini dengan mengadakan audiensi pada Rabu, 5 Februari 2025, untuk meminta klarifikasi terkait penggunaan dana tersebut. Namun, audiensi yang digelar menemui jalan buntu, karena hanya Humas KONI, Bapak Bimo, yang dapat ditemui, sementara Ketua KONI tidak hadir dengan alasan sedang sibuk mempersiapkan pertandingan atlet Porprov. Ketidakhadiran perwakilan dari Persedikab membuat pertemuan tersebut tidak dapat menghasilkan solusi konkret.
Siti Isminah, perwakilan LSM Srikandi, mengkritik keras pengelolaan anggaran yang disebutkan mencapai Rp 3 miliar. Menurutnya, dana yang besar tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan prestasi Persedikab, namun kenyataannya tim sepak bola Kabupaten Kediri justru mengalami penurunan performa. Jika penjelasan yang jelas tidak diberikan, ia menegaskan akan menggelar aksi damai sebagai bentuk protes terhadap pengelolaan dana yang tidak transparan.
Dalam kesempatan terpisah, Dentama, manajer Persedikab Kediri, melalui pesan WhatsApp, mengakui penurunan prestasi tim dan menyebutkan adanya kesalahan dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya memberikan dampak positif terhadap perkembangan tim.
Dugaan penyalahgunaan dana ini semakin kuat setelah diketahui bahwa dana yang diterima oleh Persedikab tidak digunakan sesuai peruntukannya. Prestasi tim yang jauh dari harapan di Liga 4 sepak bola nasional pun menjadi sorotan, karena tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan.
Beberapa anggota LSM dan media yang mencoba mendatangi kantor Persedikab Kediri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mendapati kantor tersebut dalam keadaan tutup. Mereka hanya bertemu dengan penjaga yang tidak dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai isu ini.
Sejumlah pihak mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri untuk segera memberikan penjelasan dan melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran administrasi olahraga. Masyarakat berharap agar transparansi dalam pengelolaan dana negara dapat terjaga dengan baik, sehingga anggaran yang ada benar-benar dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan olahraga di Kabupaten Kediri.(Red.C)
Social Header